Jakarta, – Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, Kementerian Agama (Kemenag) tetap berkomitmen menyalurkan tunjangan insentif bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi di Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah. Keputusan ini menjadi angin segar bagi para pendidik yang selama ini mendedikasikan diri dalam mencerdaskan generasi bangsa tanpa status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus untuk tunjangan insentif ini. Meskipun ada kebijakan efisiensi, alokasi dana tetap dipertahankan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap perjuangan para guru.
“Meski ada efisiensi, Kemenag sudah bersepakat dengan DPR dalam Rapat Kerja terkait alokasi anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan Madrasah bukan PNS,” ujar Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/2/2025).
Menurutnya, tunjangan insentif ini akan disalurkan secara bertahap, dengan mekanisme yang telah disiapkan Kemenag melalui regulasi teknis yang rinci. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan madrasah.
Dedikasi Guru, Penghargaan Negara
Keberlanjutan pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik. Bagi Kemenag, guru bukan sekadar profesi, tetapi juga pilar utama dalam membangun peradaban melalui pendidikan.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru,” tegas Suyitno.
Tidak dapat disangkal bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi bangsa. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perhatian khusus kepada mereka, termasuk dalam aspek kesejahteraan ekonomi.
Meski tunjangan ini tidak sebesar gaji pokok ASN, tetapi bagi banyak guru madrasah, insentif ini menjadi penyemangat dalam menjalankan tugasnya. Setiap rupiah yang diterima bukan sekadar angka dalam rekening, tetapi juga simbol apresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka.
Kriteria Penerima Tunjangan Insentif
Agar pemberian tunjangan ini tepat sasaran, Kemenag telah menyusun sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh guru penerima. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi guru RA dan Madrasah sebelum bisa menerima tunjangan insentif ini.
“Tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif ini,” jelas Thobib.
Berikut adalah daftar kriteria guru yang berhak menerima tunjangan insentif:
- Aktif mengajar di RA, MI, MTs, atau MA/MAK serta terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).
- Belum lulus sertifikasi sebagai guru profesional.
- Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- Mengajar pada satuan administrasi pangkal (Satminkal) yang berada di bawah binaan Kemenag.
- Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru bukan PNS yang telah diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri, atau pimpinan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat selama minimal dua tahun secara terus-menerus.
- Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV.
- Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di madrasah tempatnya mengajar.
- Bukan penerima bantuan sejenis yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
- Belum memasuki usia pensiun (60 tahun).
- Tidak beralih status dari guru madrasah ke profesi lain.
- Tidak terikat sebagai tenaga tetap di instansi selain RA/Madrasah.
- Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- Guru yang dinyatakan layak bayar oleh EMIS, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar.
Dengan kriteria yang ketat ini, diharapkan tunjangan benar-benar diterima oleh guru yang berhak dan sesuai dengan tujuan kebijakan.
Apa yang Bisa Menghentikan Tunjangan?
Sebagaimana kebijakan yang telah diatur, tunjangan insentif ini dapat dihentikan dalam beberapa kondisi tertentu. Menurut Thobib, ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan seorang guru kehilangan haknya atas tunjangan insentif, yaitu:
- Meninggal dunia. Jika guru penerima tunjangan meninggal dunia setelah aktivasi rekening, ahli waris berhak menerima sisa dana yang tersimpan.
- Mencapai usia pensiun, yaitu 60 tahun.
- Tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru di RA atau Madrasah.
- Diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kementerian Agama atau instansi lain, baik sebagai guru maupun dalam jabatan lainnya.
- Berhalangan tetap, sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai guru.
- Tidak memenuhi lagi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis.
Dampak Positif bagi Guru dan Pendidikan Madrasah
Pemberian tunjangan insentif ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan di madrasah. Dengan adanya dukungan finansial ini, guru-guru madrasah diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan inovasi dalam mengajar, serta meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan profesi.
Selain itu, keberlanjutan insentif ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi guru honorer di madrasah. Meski masih jauh dari kata ideal, setidaknya kebijakan ini menjadi langkah awal yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk mereka.
Kesimpulan
Keputusan Kemenag untuk tetap menyalurkan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS di RA dan Madrasah meskipun ada efisiensi anggaran merupakan langkah yang sangat diapresiasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan para pendidik di lingkungan madrasah.
Dengan adanya tunjangan ini, diharapkan para guru semakin semangat dalam mengabdi, meningkatkan kompetensi, serta memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa.
Bagi para guru yang memenuhi kriteria, kabar baik ini tentu menjadi penyemangat baru. Namun, tetap diperlukan transparansi dan pengawasan dalam penyaluran tunjangan agar benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang berhak.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan guru adalah kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru harus terus diperjuangkan dan ditingkatkan.
Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah tunjangan insentif ini sudah cukup bagi guru madrasah? Mari berdiskusi di kolom komentar!
Jangan lewatkan kesempatan untuk selalu mendapatkan informasi penting dengan mudah dan praktis! Klik link di bawah ini dan bergabung sekarang! 
Klik link berikut untuk bergabung dan mendapatkan informasi sekitar Pendidikan, Administrasi, dan Supervisi Madrasah: https://whatsapp.com/channel/0029VadbA4KKQuJSUo5FOO01
